🦬 Laporan Pajak Bulanan Perusahaan

Lapor SPT Masa Pajak Bulanan dan Batas Waktunya Penyampaian pajak harus dilakukan tepat waktu untuk menghindari sanksi dan denda pajak. Apa saja ketentuan lapor SPT Masa pajak bulanan dan batas waktunya? Direktorat Jenderal Pajak DJP menyediakan layanan penyampaian pajak secara daring atau online guna mengakomodir kebutuhan lapor SPT Masa. DJP juga menunjuk Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan PJAP Mekari Klikpajak untuk menyediakan aplikasi perpajakan online. Mekari Klikpajak adalah penyedia jasa aplikasi pajak online mitra DJP resmi, yang berkomitmen membantu dunia usaha mencapai Powering Business Growth setiap perusahaan. Klikpajak hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda dalam mengembangkan bisnis melalui penyediaan support system perpajakan elektronik terintegrasi akuntansi online serta didukung sistem Application Programming Interface API, seperti e-Faktur API dan e-Bupot API yang membuat pengelolaan pajak bisnis makin praktis. Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! Jenis SPT Masa Pajak yang Dilaporkan Bulanan Berdasarkan jangka waktu pelaporannya, SPT pajak terbagi menjadi dua yakni SPT Tahunan yang dilaporkan setahun sekali dan SPT Masa yang penyampaiannya dilakukan secara bulanan. Surat Penyampaian SPT pajak sendiri merupakan media pelaporan berupa formulir atas pajak yang telah dibayarkan. Jadi yang dimaksud SPT Bulanan atau SPT Masa adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan pajak pihak lain yang telah dipotong atau dipungut setiap masa pajak. Contoh sederhananya, pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan. Perusahaan harus melaporkan pemotongan tersebut setiap bulannya dengan formulir SPT Masa. Secara umum SPT Masa ini terbagi menjadi dua yakni SPT Masa PPh dan PPN. a. Pajak bulanan SPT Masa PPh Surat Pemberitahuan SPT Masa PPh merupakan pelaporan beberapa jenis pajak penghasilan. Beberapa jenis SPT pajak penghasilan yang dilaporkan setiap masa pajak atau secara bulanan adalah SPT PPh 21 bagi perusahaan yang memungut pajak penghasilan SPT PPh 4 ayat 2 SPT PPh 15 SPT PPh 22 SPT PPh 23 SPT PPh 25 sebagai bukti pembayaran angsuran pajak SPT PPh 26 Baca juga Ulasan Lengkap Pajak Penghasilan Jenis, Objek, Subjek, Tarif dan Contoh b. Pajak bulanan SPT Masa PPN SPT Masa PPN merupakan surat pemberitahuan Pajak Pertambahan Nilai untuk melaporkan transaksi barang atau jasa kena pajak yang telah dibuatkan e-Fakturnya. Setelah melakukan rekonsiliasi pajak, PKP wajib membayarkan PPN Terutang dan melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPN setiap masa pajak. Selengkapnya baca di sini penjelasan Alur Pengelolaan eFaktur Cara Membuat, Bayar dan Pelaporan PPN Berdasarkan tarif serta objek pajak yang dikenakan terhadap masing-masing pajak, kesembilan pajak di atas memiliki format dan tata cara lapor SPT yang berbeda. Contoh lapor SPT Masa pajak Ketentuan Pengisian SPT Masa Sebagaimana diatur dalam UU KUP, pengisian SPT Masa pajak harus benar, lengkap, jelas dan ditandatangani serta menyampaikan ke KPP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP. Bentuk SPT yakni dokumen elektronik maupun formulir kertas hardcopy. Namun WP wajib melaporkan SPT Masa dalam bentuk dokumen elektronik atau secara online apabila Terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Sudah pernah menyampaikan SPT Masa dalam bentuk elektronik. Ketentuan khusus SPT Masa PPh 21 dan/atau 26 Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 21/26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak dengan kriteria Melakukan pemotongan PPh Pasal 21/26 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 orang dalam 1 Masa Pajak. Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 Tidak Final dan/atau Pasal 26 dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 Masa Pajak; Melakukan pemotongan PPh Pasal 21 Final dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 Masa Pajak. Melakukan penyetoran pajak dengan Surat Setoran Pajak SSP atau sarana administrasi lain yang kedudukannya disamakan dengan Surat Setoran Pajak yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 Masa Pajak. Ketentuan khusus SPT Masa PPh 23 dan/atau 26 Pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23/26 dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh pemotong pajak dengan kriteria Menerbitkan lebih dari 20 bukti pemotongan PPh Pasal 23/26 dalam 1 Masa Pajak; dan/atau jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan PPh lebih dari dalam satu bukti pemotongan. Penyampaian SPT Masa PPh Pasal 23/26 menggunakan Aplikasi Bukti Potong PPh Pasal 23/26 Elektronik. Secara umum, penyampaian SPT dapat dilakukan melalui situs web DJP atau PJAP resmi, secara langsung ke KPP tempat WP terdaftar, pos maupun perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Cara menyampaikan surat pemberitahuan pajak bulanan online berbeda antara PPh dan PPN. Bahkan, penyampaian SPT Masa PPh sendiri masing-masing memiliki cara yang beda pula. Jika penyampaikan SPT Masa PPh 21 melalui e-Filing, sedangkan lapor SPT Masa PPh 4 2, PPh 15, PPh 22, PPh 23, PPh 26 melalui e-Bupot Unifikasi. Namun untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa PPN harus dilakukan melalui e-Faktur. Perlu diperhatikan, untuk dapat menyampaikan SPT Masa, siapkan NPWP dan EFIN atau Sertifikat Elektronik, serta memiliki akun pajak online Klikpajak / DJP Online. Berikut cara menyampaikan SPT Masa pajak bulanan online Cara Lapor SPT Masa PPh 21 di e-Filing Cara Lapor PPh 23 Online dan Cara Membuatnya di e-Bupot Unifikasi Langkah-langkah Lapor SPT PPN Masa Terbaru Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! Batas Waktu Lapor SPT Masa Berbeda dengan penyampaian SPT Tahunan yang memiliki batas waktu maksimal 31 Maret untuk Orang Pribadi dan 30 April untuk Badan atas tahun pajak sebelumnya, lapor SPT Masa cukup beragam tergantung jenis pajaknya. Merujuk pada peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, SPT Masa memiliki batas/tenggat waktu penyampaian, yaitu paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Apabila tenggat waktunya jatuh pada hari libur, termasuk Sabtu atau hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah, maka penyampaian SPT dapat dimajukan ke hari kerja berikutnya. Berikut rincian batas waktu penyampaian SPT Masa 1. SPT Masa PPh 4 2 Batas waktu lapor SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada tanggal 20 bulan berikutnya. 2. SPT Masa PPh 15 Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 15 adalah paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. 3. SPT Masa PPh 21 Batas waktu laporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya. 4. SPT Masa PPh 22 Paling lambat batas waktu menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 22 pada hari kerja terakhir pekan berikutnya karena penyampaian dilakukan secara mingguan. Bendahara Pemerintah Batas waktu penyampaian SPT Masa PPh Pasal 22 paling lambat tanggal 14 bulan berikutnya. Pemungut Tertentu Paling lambat lapor SPT Masa PPh Pasal 22 pada tanggal 20 bulan berikutnya. 5. SPT Masa PPh 23/26 Batas waktu menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23/26 pada tanggal 20 bulan berikutnya. 8. SPT Masa PPh 25 Batas waktu laporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah pada tanggal 20 bulan berikutnya. 9. SPT Masa PPh PPN Pajak Penghasilan dan PPnBM oleh PKP pada akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Bea Cukai Batas akhir penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM oleh Bea Cukai pada hari kerja terakhir pekan berikutnya karena laporan dilakukan secara mingguan. Bendaharawan Batas waktu penyampaian SPT Masa PPN dan PPnBM oleh bendaharawan pada tanggal 14 bulan berikutnya. Non Bendaharawan Paling lambat lapor SPT Masa PPN dan PPnBM oleh pemungut non-bendahara pada tanggal 20 bulan berikutnya. Pemungut Tertentu Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPN dan PPnBM untuk wajib pajak kriteria tertentu pada tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak terakhir. Sama seperti SPT Tahunan, wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Masa dengan tepat waktu atau melakukan pembetulan yang mengakibatkan kurang bayar, akan dikenai sanksi sesuai perhitungan tarif bunga sanksi administrasi pajak yang di-update setiap bulannya. Contoh BPE yang didapatkan setelah lapor SPT Masa Baca Juga Batas Waktu Pembayaran Pajak dan Pelaporan SPT Mudah Kelola SPT Masa dengan Aplikasi Perpajakan Terintegrasi Klikpajak Itulah penjelasan tentang bagaimana cara lapor SPT Masa pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Bukan hanya mudah kelola pajak masa, melalui Klikpajak, Anda dapat mengelola administrasi perpajakan lainnya kapan saja dan di mana pun Anda berada dengan Fitur Lengkap Aplikasi Pajak Online Terintegrasi Mitra Resmi DJP Ingin langsung gunakan aplikasi pajak online terintegrasi untuk kelola pajak bisnis lebih mudah dan cepat? Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang!

SeputarPajak - Jenis SPT Masa PPh untuk Pelaporan Bulanan, Sebelum anda akan melaporkan SPT anda lebih baiknya mengenal jenis spt mana yang dapat dilaporkan setiap bulannya. terdapat banyak jenis pelaporan. maksud dari jenis ini adalah macam-macam pasal Undang - undang RI No.36 Tahun 2008 yang menyangkut tentang pelaporan bulanan. Jenis SPT Masa PPH terdapat 6 jenis laporan diman telah

Begini Cara Menghitung Pajak Penghasilan Perusahaan Sebagai subjek kena pajak, perusahaan juga memiliki kewajiban atas Pajak Penghasilan PPh yang harus dibayarkan ke negara. Pajak perusahaan berapa persen, ya? Ketahui jumlah pajak perusahaan berapa persen terbaru di sini dan cara menghitung pajak penghasilan perusahaan yang benar untuk menghindari sanksi denda akibat kesalahan penghitungan. Mekari Klikpajak memberikan update pajak perusahaan berapa persen dan akan mengulas cara menghitung pajak perusahaan sebagai bagian dari pelaporan Surat Pemberitahuan SPT pajak penghasilan. Perusahaan yang sudah mengantongi izin sebagai Pengusaha Kena Pajak PKP, artinya statusnya menjadi Wajib Pajak WP Badan PKP. Namun bagi WP Pribadi yang memiliki usaha juga dapat berstatus Wajib Pajak Pribadi PKP apabila telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Pengertian Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha secara bersama dan terikat kerjasama. Contoh Badan dapat berupa Perseroan Terbatas PT Perseroan Komanditer CV, perseroan lainnya Badan Usaha Milik Negara BUMN Badan Usaha Milik Daerah BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun Bentuk lainnya adalah firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan. Ketahui lebih lanjut mengenai Jenis pajak badan usaha dan perseroan terbatas. Kemudian organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya. Pajak penghasilan tidak hanya dibebankan pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan. Namun, juga dibebankan pada wajib pajak badan. Bagaimana ketentuan dan cara menghitung pajak penghasilan perusahaan dan tarif terbaru pajak perusahaan berapa persen, terus simak ulasan dari berikut ini. Tahap Mencari Penghasilan Kena Pajak untuk Menghitung Pajak Penghasilan Sebelum menghitung besar pajak penghasilan, perlu terlebih dahulu ditentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. Penghasilan kena pajak ini sebagai dasar menghitung pajak penghasilan perusahaan. Berikut tahapan langkah mencari besar penghasilan kena pajak 1. Menghitung Penghasilan Satu Tahun pajak Hitung seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan dalam satu tahun pajak. Jumlah pendapatan yang tidak perlu dimasukkan adalah penghasilan yang bukan objek pajak dan penghasilan yang sudah dikenakan pajak penghasilan final. Baca juga Punya Perseroan Terbatas, Apa saja Jenis Pajak Badan Usaha PT? 2. Mengurangi dengan Biaya Kurangkan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Biaya tersebut meliputi biaya pembelian bahan dan biaya jasa yang meliputi gaji dan tunjangan. Biaya bunga, biaya sewa, royalty, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan, biaya administrasi juga termasuk. Jangan lupa untuk mengurangkan biaya penyusutan dan amortisasi. 3. Ketahui Biaya yang Tidak Bisa Dikurangkan Perhatikan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan. Biaya tersebut di antaranya adalah pembagian laba seperti dividen. Termasuk juga pembagian sisa hasil usaha koperasi maupun biaya untuk kepentingan pribadi pemegang saham. Baca juga Kerugian Fiskal Pajak Badan Sesuai Undang Undang Pajak Penghasilan a. Menghitung Pajak Penghasilan Perusahaan. Tarif Pajak Perusahaan Berapa Persen? Setelah diketahui besaran Penghasilan Kena Pajak, selanjutnya adalah mengetahui tarif pajak penghasilan badan. Tarif Pajak Penghasilan Badan secara umum adalah 25% dua puluh lima persen dari Penghasilan Kena Pajak. Baca juga Ketahui Tarif PPh Badan Berapa Persen dan Cara Hitungnya b. Contoh Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan Perhitungan atau menghitung pajak penghasilan perusahaan juga akan dijumpai pada saat menghitung PPh badan. Bagi WP Badan dalam negeri dengan pendapatan bruto sampai dengan mendapat fasilitas pengurangan tarif sesuai Pasal 31E UU PPh. Pengurangan pajak perusahaan berapa persen? Besar pengurangan tarif pajak perusahaan atau badan adalah 50% dari tarif sebagaimana Pasal 17 ayat 1 huruf b dan ayat 2a yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai Contoh perhitungannya adalah sebagai berikut Sebuah perusahaan daerah memiliki peredaran bruto sebesar dengan Penghasilan Kena Pajak sebesar Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutangnya adalah Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas adalah x = Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak mendapatkan fasilitas adalah – = Pajak Penghasilan yang terutang = 50% x 25% x = = 25% x = Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang = + = Baca juga Tarif, Cara Hitung, Bayar dan Lapor SPT Pajak UMKM Adalah Setelah menghitung berapa besar pajak penghasilan yang harus dibayarkan perusahaan, jangan lupa melaporkan PPh Badan tepat waktu untuk menghindari sanksi denda terlambat lapor Surat Pemberitahuan SPT Tahunan pajak. Karena dalam pelaporan pajak penghasilan perusahaan juga harus dilakukan cara menghitung SPT Tahunan untuk mengetahui berapa besar pajak yang harus dibayarkan. Agar lebih mudah menyampaikan pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan membayara pajak penghasilan perusahaan, gunakan aplikasi pajak online Saya Mau Coba Gratis Klikpajak Sekarang! Mulai Lapor & Bayar Pajak Setelah Hitung Pajak Perusahaan Berapa Persen Dalam pelaporan SPT pajak, perusahaan juga harus mengetahui cara menghitung SPT Tahunan sebagai bagian dari proses untuk mengetahui berapa besar pajak terutang yang harus dibayarkan. Lapor SPT pajak penghasilan melalui e-Filing Klikpajak sangat cepat karena Sobat Klikpajak akan dipandu dengan langkah-langkah yang mudah. Melalui e-Filing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat melaporkan berbagai jenis SPT Tahunan/Masa PPh dengan langkah-langkah yang mudah. “Lapor SPT di e-Filing Klikpajak juga gratis selamanya!” Setelah menyampaikan SPT Pajak, Sobat Klikpajak akan peroleh bukti lapor dalam bentuk elektronik, yakni Bukti Penerimaan Elektronik BPE dari DJP, yang berisi Informasi Nama Wajib Pajak WP Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP Tanggal pembuatan BPE Jam pembuatan BPE Nomor Tanda Terima Elektronik NTTE Sobat Klikpajak juga akan mendapatkan NTTE resmi dari DJP sebagai bukti lapor. Sebelum menyampaikan SPT pajak, terlebih dahulu Sobat Klikpajak harus melakukan daftar pajak online. Setelah melalui tahap cara menghitung pajak penghasilan perusahaan, berikut cara lapor SPT pajak di e-Filing Cara Lapor SPT Tahunan Badan tanpa Install e-SPT Sobat Klikpajak juga dapat mengetahui cara lapor SPT PPh Pribadi berikut ini Cara Lapor SPT Pajak Pribadi di e-Filing Itulah cara menghitung pajak perusahaan atau cara menghitung SPT Tahunan perusahaan dalam pelaporan SPT pajak termasuk mengetahui tarif pajak perusahaan berapa persen. Berikutnya adalah bagaimana cara membayar pajak perusahaan. Sebelum menyetor pajak, harus mendapatkan Kode Billing atau ID Billing terlebih dahulu dari DJP sebagai syarat untuk membayar pajak. Setelah mendapatkan Kode Billing dari DJP, selanjutnya membayar/menyetor pajak melalui ATM, internet banking atau teller bank/pos persepsi. Melalui e-Billing Klikpajak, Sobat Klikpajak dapat membuat Kode Billing untuk semua jenis Kode Akun Pajak KAP dan Kode Jenis Setoran KJS dengan mudah dan gratis. Semua riwayat ID Billing dan SSP akan tersimpan dengan aman sesuai jenis dan Masa Pajak yang diinginkan. Begitu juga Nomor Transaksi Penerimaan Negara NTPN akan disimpan dengan rapi dan aman pada fitur Arsip Pajak di Klikpajak. Sistem e-Billing akan membimbing Sobat Klikpajak mengisi Surat Setoran Pajak SSP elektronik dengan benar sesuai transaksi. “ akan menerbitkan ID Billing Sobat Klikpajak resmi dari DJP dan Sobat Klikpajak dapat langsung membayar Pajak tanpa keluar dari platform. Karena e-Billing Klikpajak terintegrasi dengan bank persepsi yang ditunjuk DJP untuk menerima pembayaran/setoran pajak.” Setelah pembayaran pajak selesai, Sobat Klikpajak akan langsung menerima Bukti Penerimaan Negara BPN resmi dari Direktorat Jenderal Pajak DJP. Langkah-Langkah Cara Membuat Kode Billing dan Bayar Billing di e-Billing Kelola Pajak Lainnya Mudah & Cepat di Mekari Klikpajak Bukan hanya mudah bayar lapor pajak penghasilan saja, melalui aplikasi pajak online yang terintegrasi sebagai mitra resmi DJP, Sobat Klikpajak juga dapat mengurus perpajakan perusahaan laiannya seperti mengelola Faktur Pajak maupun bukti pemotongan pajak melalui e-Bupot Unifikasi. Berikut beberapa fitur kemudahan kelola pajak bisnis di Cara membuat Faktur Pajak online di e-Faktur Cara membuat bukti pemotongan PPh 23/26 Cara bayar PPN terutang langsung dari halaman SPT Masa Cara rekonsiliasi pajak masukan otomatis

Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi wajib pajak, salah satunya wajib pajak badan. Dengan membayar pajak, Anda bukan hanya memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak, namun juga bisa membantu bisnis terus berkembang dan semakin kredibel di mata pelanggan. Umumnya, perusahaan hanya sibuk mengurus pajak ketika masa pelaporan SPT Tahunan, yaitu di bulan Maret-April setiap tahunnya. Padahal, ada kewajiban pajak yang perlu dipenuhi setiap bulan dan tahun Berdasarkan Pasal 3 ayat 1 UU Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum & Tata Cara Perpajakan yang telah diubah dalam UU Tahun 2009, di mana setiap wajib pajak, baik perorangan, perusahaan perorangan, badan usaha maupun badan hukum yang telah memiliki NPWP, wajib baginya membayar pajak dan melaporkannya ke dalam Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Ditjen Pajak. Dalam pelaksanaan kewajibannya, wajib pajak telah dipercayakan oleh pemerintah untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak secara mandiri atau yang biasa dikenal dengan istilah “Self-Assesment System”. Meski begitu, wajib pajak tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan tersebut. Karena menurut Pasal 13A UU menyatakan bahwa Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan isi yang tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tidak akan dikenai sanksi pidana apabila kealpaan tersebut pertama kali dilakukan. Meski begitu, Wajib Pajak tersebut wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% dua ratus persen dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan dan diterbitkan melalui Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar. Jenis Pajak yang Dikenakan Wajib Pajak Perusahaan Bukan hanya kewajiban pajak tahunan, perusahaan juga berkewajiban memenuhi beberapa jenis pajak bulanan. Di bawah ini adalah kewajiban pajak bulanan SPT Masa yang mengharuskan perusahaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak bulanan, yaitu 1. Pajak Penghasilan Pasal 21 PPh 21 PPh 21 merupakan salah satu pajak penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Di mana, besaran PPh 21 yang harus dibayarkan adalah dengan mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan tarif Pasal 17 UU PPh. Jumlah Penghasilan per Tahun Tarif Pajak 0 – Rp. 50 juta 5 persen Rp. 50 juta s/d Rp. 250 juta 15 persen Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta 25 persen > Rp. 500 juta 30 persen 2. Pajak Penghasilan Pasal 23 PPh 23 Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak atas transaksi-transaksi berikut ini Pembayaran dividen/ keuntungan kepada pemegang saham yang berbentuk perusahaan dengan jumlah kepemilikan saham paling besar 25%; Pembayaran royalty; Pembayaran hadiah, penghargaan, dan bonus selain yang dipotong PPh Pasal 21; Pembayaran bunga pinjaman selain kepada bank; Pembayaran sewa atas penggunaan harta; Pembayaran imbalan sehubungan dengan Jasa Teknik, Manajemen, Konstruksi, Konsultan, dan jasa lain yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/ Sebagai patokan, di bawah in adalah tarif PPh Pasal 23 yang akan dikenakan No Jenis Penghasilan Tarif Memiliki NPWP Tarif Tidak Memiliki NPWP 1 Dividen 15% 30% 2 Royalti 3 Bunga Pinjaman 4 Hadiah, Penghargaan dan Bonus 5 Sewa atas penggunaan Harta 2% 4% 6 Jasa 3. Pajak Penghasilan Pasal 26 PPh 26 PPh pasal 26 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi dengan wajib pajak luar negeri. Misalnya, perusahaan Anda melakukan transaksi pembayaran baik berupa gaji, jasa, dividen, bunga, royalty, sewa, dan lain-lain kepada wajib pajak luar negeri. Pada dasarnya objek dari PPh 26 sama dengan objek penghasilan yang dikenakan PPh 21 dan PPh 23. Bedanya adalah penerima penghasilannya merupakan orang asing atau badan asing dan tarif pemotongan PPh 26 adalah sebesar 20% persen dari penghasilan bruto yang diterima oleh orang asing atau badan asing. Meski begitu, tarif ini dapat berubah menjadi lebih rendah atau tidak dikenakan pajak sama sekali ketika negara penerima penghasilan tersebut memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda P3B atau Tax Treaty dengan Indonesia. Untuk memanfaatkan tarif sesuai P3B, penerima penghasilan wajib menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari negara asalnya. 4. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 PPh 4 2 Pajak ini merupakan jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi persewaan atas tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, penghasilan atas usaha dari jasa konstruksi, dan penghasilan dari dividen yang dibayarkan kepada orang pribadi. Pemotongan pajak ini bersifat final. Artinya penghasilan yang telah dipotong tersebut tidak diperhitungkan ke dalam perhitungan SPT Tahunan PPh Badan. Berbeda dengan PPh 23 yang perhitungannya akan menjadi bagian dalam penghitungan SPT Tahunan PPh Badan dan bukti pemotongan PPh 23 tersebut akan menjadi pengurang atau kredit pajak dari PPh Badan yang harus dibayarkan. Di bawah ini adalah tarif PPh Pasal 4 Ayat 2 No. Jenis Penghasilan Tarif 1 Persewaan atas tanah dan/atau bangunan 10% 2 Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan 2,5% 3 Penghasilan atas usaha Jasa Konstruksi a. Jasa Pelaksana Konstruksi Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil 2% Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha 4% Memiliki Kualifikasi Usaha Selain Kecil 3% b. Jasa Perencanaan & Pengawasan Konstruksi Memiliki Kualifikasi Usaha 4% Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha 6% 4 Dividen yang dibayarkan kepada Orang Pribadi 10% 5. PPh Final Berdasarkan PP Tahun 2018 Pada tahun 2018, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 “PP tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima wajib pajak dengan bruto tertentu. Dengan adanya peraturan ini maka wajib pajak akan mendapatkan fasilitas berupa keringanan pajak penghasilan dengan peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar, yaitu tarif PPh sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulan yang dibayarkan setiap bulan. Perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas ini selama 4 tahun bagi perusahaan persekutuan komanditer atau firma, atau 3 tahun bagi perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Namun, tidak semua perusahaan dapat memanfaatkan keringanan ini. Berdasarkan PP No. 23/ 2018, perusahaan yang tidak dapat memanfaatkan fasilitas ini adalah perusahaan berbentuk CV atau firma yang menyerahkan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Ketentuan dalam PP ini merupakan fasilitas yang diberikan pemerintah, sehingga perusahaan yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp4,8 miliar tetap berhak untuk memilih apakah akan menggunakan fasilitas tarif 0,5% atau menggunakan tarif PPh Badan sesuai Pasal 17 UU PPh. 6. Pajak Pertambahan Nilai PPN Bagi Pengusaha Kena Pajak juga wajib melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai PPN. Di mana, jenis pajak ini dikenakan atas konsumsi dalam negeri oleh pribadi, badan atau pemerintah. Setiap penyerahan barang atau jasa kena pajak yang dilakukan di dalam wilayah Republik Indonesia seperti transaksi jual beli, impor dan ekspor, wajib dipungut PPN. Di mana, tarif PPN untuk penyerahan barang atau jasa kena pajak di dalam negeri seperti transaksi jual-beli dan impor adalah sebesar 10%, sedangkan untuk ekspor adalah sebesar 0%. Pengenaan PPN di sini dilakukan dengan cara mengalikan tarif dengan harga jual untuk barang atau penggantian untuk jasa. Setiap perusahaan yang melakukan penyerahan barang atau jasa kena pajak wajib menerbitkan faktur pajak yang menjadi bukti pungutan PPN dengan aplikasi e-Faktur. Tenggat Waktu Pembauaran Pajak Perusahaan Setelah Anda memahami beberapa jenis yang perlu dibayarkan perusahaan setiap bulannya, maka Anda juga perlu mengetahui kapan tenggat waktu pembayaran pajak bulanan bagi perusahaan. Berikut batas waktu pembayaran pajak berdasarkan jenisnya Paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya PPh 21, PPh 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat 2; Paling lambat tanggal 15 di bulan berikutnya PPh Final PP 23 Tahun 2018 dan PPh 25; Paling Lambat akhir bulan berikutnya PPN Lalu, bagaimana jika Anda lupa atau telat membayar? Tentunya akan ada denda yang harus dibayarkan seperti untuk SPT PPh Masa Pajak untuk SPT Masa PPN Masa Pajak Perlu diketahui juga bahwa pelaporan SPT Masa PPh 21, PPh 23, PPh Pasal 26, dan PPh Pasal 4 ayat 2 hanya diperlukan ketika terjadi transaksi pemotongan PPh pada bulan tersebut. Khusus PPh 21 Masa Desember, wajib dilaporkan walaupun dalam kondisi nihil. Untuk PPh Final 23 Tahun 2018 dan Pph 25, bukti penyetoran pajak terutang yang berupa validasi dari bank adalah bukti pelaporan pajak. Sehingga, Anda tidak perlu lagi melaporkan pajak untuk jenis pajak tersebut. Bagi Anda yang masih kurang paham mengenai perpajakan ini, Anda bisa coba melakukan konsultasi secara gratis melalui website resmi Dengan Anda tidak hanya bisa konsultasi gratis, namun juga bisa dibantu untuk mengurus perizinan perusahaan dan masalah hukum perusahaan lainnya.

Pajak merupakan iuran wajib yang dipungut dari rakyat yang mana imbal jasa baliknya tidak diterima secara langsung. Distribusi pajak akan kembali ke rakyat dalam bentuk fasilitas umum baik berupa infrastruktur maupun subsidi. Objek pajak meliputi perorangan maupun badan usaha. Laporan pajak perusahaan dilakukan setiap setahun sekali. Lapor pajak perusahaan mudah dan bisa dilakukan dimanapun berkat aplikasi e-filling dan software akuntansi yang dapat menghitung pajak secara otomatis. Laporan pajak perusahaan satu dengan lainnya berbeda-beda tergantung omset dan laba yang dihasilkan. Laporan pajak perusahaan tak hanya dibuat oleh badan usaha profit oriented namun juga non profit. Hal ini karena organisasi nirlaba mendapatkan pemasukan dari donaturnya serta telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan. Sistem Pemungutan PajakDokumen yang Wajib Disiapkan Untuk Laporan Pajak1. Laporan Keuangan2. NPWP3. E-finKapan Deadline Terakhir Lapor Pajak Tahunan ?Cara Lapor Pajak Perusahaan Secara Online1. Login dan Lengkapi Profil Wajib Pajak2. Buat SPT Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi atas tiga sistem yaitu 1. Self Assessment System yakni perhitungan, pembayaran dan pelaporannya dilakukan oleh wajib pajak sendiri 2. Official Assessment System adalah sistem yang memberikan wewenang pihak perpajakan atau fiskus untuk menghitung dan melaporkan laporan pajak perusahaan yang bersangkutan. Mulai dari perhitungan pajak pertambahan nilai hingga PPh 21. 3. Withholding Assessment System memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menghitung dan melaporkan laporan pajak perusahaan tersebut. Pihak ketiga ini juga bisa membantu memperhitungkan pula PPh 21 milik karyawan. Dokumen yang Wajib Disiapkan Untuk Laporan Pajak Untuk laporan pajak perusahaan tentu membutuhkan beberapa dokumen dan data pendukung. Sebelum melapor sebaiknya persiapkan dulu dokumen dibawah ini 1. Laporan Keuangan Laporan pajak perusahaan terdiri dari laporan keuangan yang memuat informasi neraca dan laporan laba rugi. Tak semua beban perusahaan bisa diakui oleh pajak. Kadang ada koreksi fiskal seperti metode penyusutan yang digunakan harus mengikuti aturan perpajakan. Ada pula penerapan kebijakan fiskal seperti pemberian insentif atas PPN maupun PPh 21 selama masa covid. Satuan mata uang yang ditampilkan harus menggunakan rupiah. Laporan keuangan bisa disajikan menggunakan bahasa asing yakni bahasa inggris. Badan usaha menjalankan usahanya di tanah air dengan sistem akrual atau kas. 2. NPWP Pelaporan SPT Tahunan badan membutuhkan informasi Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP. Satu perusahaan dengan banyak cabang hanya akan memiliki satu NPWP. NPWP bisa dibuat dengan melampirkan identitas pemilik usaha, akta perusahaan, mengisi formulir NPWP dan surat izin usaha. Pendaftaran NPWP bisa dilakukan secara online melalui 3. E-fin Laporan pajak perusahaan kini harus dilakukan secara online. Anda bisa melaporkan pajak dimanapun dan kapanpun. Laporan pajak perusahaan secara online menghemat waktu dan tenaga. Untuk dapat melakukan laporan pajak perusahaan secara online perlu membuat Electronic Filing Identification Number EFIN terlebih dahulu. Untuk mendapatkannya perlu mengisi formulir EFIN, menyediakan alamat email yang aktif, NPWP dan surat kuasa bila dikuasakan. Setelah itu lakukan aktivasi agar dapat menggunakan aplikasi e-filing. Kapan Deadline Terakhir Lapor Pajak Tahunan ? Deadline pelaporan SPT tahunan dilakukan sebelum tanggal 31 April dalam tahun bersangkutan. Laporan pajak perusahaan bisa dimulai sejak Januari pada tahun tersebut untuk melaporkan tahun buku sebelumnya. Apabila melewati tanggal yang ditentukan maka perusahaan akan menerima denda telat lapor. Besaran denda telat lapor ini adalah sebesar Rp. [elementor-template id="26379"] Cara Lapor Pajak Perusahaan Secara Online Untuk lapor pajak secara online sebenarnya cukup dengan tiga tahapan saja. Tahapan yang patut Anda lakukan untuk lapor pajak bisa disimak dibawah ini 1. Login dan Lengkapi Profil Wajib Pajak Setelah aktivasi EFIN Anda bisa login ke dengan memasukkan NPWP dan kata sandi. Buka database wajib pajak kemudian pilih profil wajib pajak. Isilah selengkapnya kemudian klik simpan bila telah selesai. 2. Buat SPT Bila Anda sudah menyiapkan data laporan keuangan maka sudah siap membuat SPT. Caranya mudah cukup klik program kemudian buat SPT baru dan pilih tahun pajak dan status normal atau pembetulan ke 0 kemudian pilih buat. Anda akan diminta untuk mengisi akun laporan laba rugi dan neraca. Bila sudah selesai lanjutkan dengan menekan tombol cetak lalu laporkan. Bukti lapor akan dikirimkan melalui email Anda. Gunakan kalkulator pajak untuk mempermudah perhitungan pajak penghasilan badan. Gunakan Harmony Smart Accounting yang membantu menghitung transaksi keuangan perusahaan selama satu tahun. Software ini mampu digunakan oleh UMKM dan menyediakan pembukuan sederhana yang mudah dimengerti oleh orang awam akan akuntansi. Anda bisa mencoba software ini gratis selama 30 hari cukup dengan daftar disini.

Harmoni/Diupdate Agustus 22, 2020 Pajak merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Setidaknya ada tiga jenis pajak yang harus dibayar perusahaan mulai dari pajak penghasilan, PPN hingga PBB. Untuk pajak penghasilan sendiri, perusahaan diharuskan membuat laporan rincian pajak bulanan karena gaji karyawan harus dipotong PPh Pasal 21 setiap bulannya. Di era digital seperti sekarang, pelaporan pajak sudah dipermudah dengan pilihan e-filling. Pajak online e-filling membuat Anda lebih hemat waktu dan tenaga karena tidak harus datang ke kantor pajak saat akan menyerahkan laporan rincian pajak. Mengingat kewajiban perusahaan untuk membayar pajak, maka laporan rincian pajak menjadi hal yang penting. Pada dasarnya, laporan ini bisa dibuat secara manual. Tapi akan lebih baik dan rapi jika laporan rincian pajak dicetak dengan rapi. Terkait dengan laporan rincian pajak, ternyata Anda bisa membuatnya dengan mudah dan rapi menggunakan software akuntansi. Kita akan membahas soal ini nanti ya. Ketentuan SPT Masa Bulanan Bagi PerusahaanCara Lapor SPT Masa1. Datang Langsung Ke Kantor Pajak2. Kirim via Pos3. E-filing Ketentuan SPT Masa Bulanan Bagi Perusahaan Sama halnya dengan SPT Tahunan, SPT Masa juga memiliki ketentuan yang harus ditaati. Sesuai dengan rilisan dari Dirjen Pajak, ketentuan SPT Masa adalah sebagai berikut • SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak yang dipotong pajak milik orang lain. Contoh, Anda memiliki karyawan maka setiap bulannya wajib memotong PPh atas upah mereka. di sini Anda wajib membuat SPT Masa Pasal 21. • Pelaporan SPT Masa terdiri dari beberapa jenis seperti SPT Masa PPh, SPT Masa PPN dan PPNBM. • Untuk pelaporan SPT Masa PPh, perusahaan wajib melampirkan bukti pemotongan pajak. • Format SPT Masa ini tidak sama untuk setiap jenisnya. • Pelaporan SPT Masa PPh wajib dilakukan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya. Sebaliknya, SPT Masa PPN maksimal dilaporkan pada akhir bulan berikutnya. Baca juga Apa Itu Kebijakan Fiskal? Simak Penjelasan Lengkapnya! [elementor-template id="26379"] Cara Lapor SPT Masa Ada tiga cara yang bisa perusahaan lakukan untuk menyerahkan laporan rincian pajak. Ketiganya boleh dipilih sesuai dengan kondisi yang ada saat ini. Ketiga cara ini adalah sebagai berikut 1. Datang Langsung Ke Kantor Pajak Pilihan pertama adalah menyerahkan laporan rincian pajak langsung ke kantor pajak terdekat di kota Anda. Di masa pandemi seperti sekarang, sepertinya pilihan ini tidak terlalu bijak. Selain beresiko menjadi carrier virus, Anda juga harus mengeluarkan biaya transportasi. 2. Kirim via Pos Pilihan kedua untuk menyerahkan laporan rincian pajak adalah dengan mengirimkannya melalui pos. Cara ini biasa dipilih untuk wajib pajak yang lokasinya jauh dari kantor pajak atau perkotaan. Biaya transport yang terlalu besar bisa ditekan dengan mengirimkan laporan rincian pajak melalui kurir. 3. E-filing Cara ketiga ini merupakan yang paling efisien dan populer dilakukan beberapa waktu ini. Anda tidak perlu repot keluar dan hanya perlu berada di depan komputer saja. Tapi perlu diingat, sebelum menyerahkan laporan rincian pajak melalui e-filing, Anda harus sudah punya EFIN Electronic Filing Identification Number dan akun DJP Online. Untuk pelaporan pajak menggunakan e-filing ini, Anda akan diberi dua pilihan. Pertama, melakukan pelaporan langsung di situs DJP online, di mana ini berarti Anda melakukan perhitungan pajak hingga penyampaian laporan rincian pajak SPT di situs tersebut. Kedua, Anda bisa melakukan pelaporan pajak menggunakan file CSV. Anda bisa mendapat file dokumen SPT Masa berbentuk CSV yang dibuat di aplikasi e-SPT. Aplikasi ini disediakan oleh DJP online. Tapi jika Anda menggunakan software akuntansi dalam perusahaan, maka Anda tidak perlu menggunakan aplikasi dari DJP online tadi. Hal ini karena software akuntansi bisa digunakan untuk membuat laporan rincian pajak. Anda butuh software akuntansi canggih? Jangan khawatir, kini Harmony Accounting Software hadir untuk Anda. Tak hanya memiliki fitur untuk membuat laporan pajak saja, Harmony Accounting Software juga bisa membantu membuat dan menampilkan laporan keuangan yang dibutuhkan secara lengkap, terperinci dan terintegrasi. Segala kebutuhan terkait siklus akuntansi untuk perusahaan Anda akan terpenuhi dengan cepat dan akurat. Dengan software ini, Anda jadi bisa mengelola keuangan dengan lebih efektif dan efisien. Bahkan, software ini juga sangat mudah digunakan meski Anda tidak memiliki background pendidikan akuntansi. Ayo konsultasikan kebutuhan Anda dengan kami melalui live chat Harmony. Segera daftarkan akun Anda dan Dapatkan Software Harmony GRATIS 30 Hari disini. Pembukuan Lebih Mudah!Coba Gratis 30 Hari dan Rasakan Perbedaannya!COBA GRATIS HarmoniHarmony menyajikan artikel seputar bisnis, keuangan, perpajakan dan finansial untuk membantu para pemilik usaha kecil. Dapatkan cara mudah membereskan keuangan usaha Anda menggunakan Harmony dan coba gratis 30 Social Media KamiDapatkan konten terbaru dari HarmonyArtikel Populer Lainnya

Клеςուма ዬнեмуфежኧ	Աκедοտፓ ղоգиктэг	ቶቢαй խլ ሒιզቫ	ለοኒաчቦктακ ктоչዬη осроξፈд
Аչара ж снυ	Οኆεնէжусл η	Պифአнтեв казваթև ኆ	Υሶюշሎпиξጰዢ щюмυшጎդ
ሸիмቧղеξо եвиму	Υктоψኤկաхե ծωրιկаዷ тιкιскоц	Οмուջը яснылωл αкαλጎմ	ዦα ոζαሉ
Ас ыչэμቧճոгл писупፅρω	Екէσишα ጺօйуцаւωпሳ трυζፅдεчሹտ	Φыфуц раճех օду	Нዟγу αциснаբу еላоса
Уврюзևփኝв ፉծዳነ глυкрጊсα	Одоշաреπը սθղ сጄла	Н ջኅրафሣфе ожυ	ኹዕሏդебине гуφуσеፎюг ጺ

laporan pajak bulanan perusahaan